Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menegaskan negaranya akan terus memperkuat kekuatan nuklir dan secara resmi menganggap Korea Selatan sebagai negara paling bermusuhan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato di parlemen yang dilaporkan media pemerintah pada Selasa (24/3), sekaligus menunjukkan arah kebijakan terbaru Pyongyang di tengah meningkatnya ketegangan global.
Nuklir Jadi Pilar Utama Keamanan
Kim menyebut status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir tidak dapat diubah dan akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.
Ia menegaskan bahwa pengembangan “pencegah nuklir defensif” menjadi kunci untuk menjaga keamanan, stabilitas kawasan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, gagasan menukar pelucutan nuklir dengan bantuan ekonomi atau jaminan keamanan tidak relevan, karena negaranya telah membuktikan bahwa kekuatan nuklir dapat berjalan seiring dengan pembangunan.
Pernyataan ini juga dinilai sebagai kritik tidak langsung terhadap kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya terkait konflik dengan Iran.
Korea Selatan Disebut Musuh Utama
Dalam pidatonya, Kim menyebut Korea Selatan sebagai “negara paling bermusuhan” dan memperingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap kedaulatan Korea Utara akan dibalas tanpa kompromi.
Pernyataan ini menandai perubahan besar dalam kebijakan Pyongyang yang sebelumnya masih membuka peluang reunifikasi damai dengan Seoul.
Analis menilai langkah ini sebagai upaya menghapus status Korea Selatan sebagai “bangsa serumpun” dan menggantinya dengan hubungan dua negara yang saling berhadapan.
Prioritas Ekonomi dan Anggaran Militer
Selain isu keamanan, Kim juga memaparkan rencana ekonomi lima tahun yang mencakup modernisasi industri, peningkatan produksi listrik dan batu bara, serta peningkatan produksi pangan dan pembangunan perumahan.
Parlemen juga menyetujui anggaran negara tahun 2026 dengan porsi belanja pertahanan mencapai 15,8 persen, termasuk alokasi khusus untuk pengembangan kemampuan nuklir dan militer.
Dalam sesi tersebut, Korea Utara juga menerima pesan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan dukungan dan komitmen memperkuat kerja sama strategis dengan Pyongyang.
Meski demikian, kondisi ekonomi Korea Utara masih menghadapi tantangan besar akibat sanksi internasional dan keterbatasan sumber daya, yang membuat sebagian besar penduduk bergantung pada distribusi negara.
Belum ada komentar