Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali dipilih sebagai Presiden Urusan Negara dalam sidang parlemen, menegaskan kelanjutan kekuasaan politiknya di negara tertutup tersebut.
Media pemerintah Korea Utara melaporkan pada Senin (23/3) bahwa keputusan ini diambil dalam Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) periode ke-15 yang digelar di Pyongyang.
Pemilihan yang Sudah Diprediksi
Menurut kantor berita resmi KCNA, Korea Utara secara resmi memilih kembali Kim Jong Un sebagai kepala Komisi Urusan Negara, lembaga tertinggi dalam pengambilan kebijakan negara.
Keputusan tersebut disebut sebagai hasil dari “kehendak bulat seluruh rakyat Korea”, meskipun banyak pengamat internasional menilai proses pemilu di negara itu telah diatur sebelumnya dan hanya bersifat formalitas untuk memberikan kesan demokratis.
Kim Jong Un sendiri merupakan pemimpin generasi ketiga yang melanjutkan dinasti politik keluarganya sejak negara itu didirikan oleh kakeknya pada 1948. Ia mulai berkuasa sejak 2011 setelah wafatnya sang ayah.
Kritik dan Sorotan Internasional
Analis menilai pemilihan ini merupakan bagian dari skenario politik yang telah dirancang dengan rapi. Lee Ho-ryung dari Korea Institute for Defense Analyses menyebut proses tersebut sebagai “acara yang telah dikoreografikan dengan hasil yang sudah ditentukan”.
Menurutnya, selama kepemimpinan generasi ketiga, pemerintahan otoriter Korea Utara secara rutin menggelar proses seperti ini untuk memperkuat legitimasi politik di dalam negeri.
Foto yang dirilis media pemerintah memperlihatkan Kim mengenakan setelan resmi, duduk di tengah panggung, diapit para pejabat tinggi dengan latar patung besar ayah dan kakeknya.
Sebelumnya, sebanyak 687 anggota parlemen dipilih melalui sistem di mana warga hanya dapat menyetujui atau menolak satu kandidat yang diajukan partai. Hasilnya menunjukkan 99,93 persen suara mendukung dengan tingkat partisipasi mencapai 99,99 persen.
Arah Kebijakan dan Hubungan dengan Korea Selatan
Sidang parlemen kali ini juga diperkirakan akan membahas perubahan konstitusi, termasuk kemungkinan mempertegas hubungan dengan Korea Selatan sebagai dua negara yang saling bermusuhan.
Para analis menilai pidato Kim dalam sidang tersebut akan menjadi indikator penting arah kebijakan Pyongyang ke depan, terutama dalam isu hubungan antar-Korea.
Penggunaan istilah seperti “persatuan nasional” atau “unifikasi Korea” diprediksi akan berkurang dan digantikan dengan bahasa yang lebih tegas, termasuk terkait kontrol wilayah dan kedaulatan.
Sidang ini juga berlangsung tidak lama setelah pertemuan lima tahunan partai berkuasa, yang semakin menegaskan konsolidasi kekuasaan politik Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.
Belum ada komentar