Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, menyerukan gerakan nasional penghematan energi di tengah kekhawatiran gangguan pasokan minyak dan gas akibat konflik Iran yang terus memanas.
Pemerintah meminta seluruh lapisan masyarakat hingga sektor industri untuk mulai mengurangi konsumsi energi guna menghadapi potensi krisis dalam waktu dekat.
Kampanye Hemat Energi Nasional
Dalam rapat kabinet pada Selasa (24/3), pemerintah mengumumkan sejumlah langkah konkret, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas oleh lembaga publik.
Menteri Energi Kim Sung-whan menjelaskan bahwa pembatasan kendaraan di sektor swasta masih bersifat sukarela, namun bisa diperketat jika tingkat krisis energi meningkat.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat menerapkan 12 langkah penghematan energi, seperti mandi lebih singkat, mengisi daya ponsel dan kendaraan listrik di siang hari, serta menggunakan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan vacuum cleaner pada akhir pekan.
Langkah Industri dan Strategi Energi
Pemerintah turut meminta 50 perusahaan dengan konsumsi minyak terbesar untuk menekan penggunaan energi. Selain itu, pola kerja fleksibel seperti jam masuk bergilir juga didorong untuk mengurangi beban energi.
Di sisi lain, strategi jangka panjang juga disiapkan, termasuk mengaktifkan kembali lima reaktor nuklir pada Mei, melonggarkan pembatasan pembangkit batu bara, serta memperluas penggunaan energi terbarukan.
Langkah ini diperkirakan dapat menghemat hingga 14.000 ton LNG atau sekitar 20 persen dari konsumsi harian rata-rata LNG Korea Selatan.
Perusahaan besar seperti HD Hyundai juga telah menerapkan kebijakan penghematan energi, termasuk pembatasan kendaraan secara sukarela, pengurangan penggunaan plastik, serta penghematan listrik di lingkungan kerja.
Ancaman Krisis Energi dan Dampak Global
Krisis ini dipicu oleh konflik di Iran yang mengganggu distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.
Korea Selatan diketahui mengimpor sekitar 70 persen minyak mentahnya melalui jalur tersebut, sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan.
Meskipun memiliki cadangan sekitar 190 juta barel minyak, analis memperkirakan stok tersebut mungkin tidak cukup untuk dua bulan jika konsumsi tetap tinggi.
Pemerintah telah mengamankan komitmen pasokan tambahan dari Uni Emirat Arab sebesar 24 juta barel, namun waktu pengirimannya belum dapat dipastikan.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengajukan anggaran tambahan sebesar 25 triliun won untuk mendukung ekonomi, termasuk bantuan langsung kepada masyarakat dan sektor usaha.
Presiden Lee menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan dana dapat digunakan secara cepat dan tepat sasaran untuk menghadapi situasi darurat energi.
Belum ada komentar