Setelah berbulan-bulan mengalami krisis energi akibat blokade minyak oleh Amerika Serikat, Kuba berpotensi mendapat sedikit kelonggaran.
Pemerintah AS menyatakan akan mulai memberikan izin khusus bagi perusahaan untuk menjual kembali minyak Venezuela ke Kuba untuk keperluan komersial dan kemanusiaan.
Dikutip dari Al Jazeera, Departemen Keuangan AS pada Rabu menyatakan bahwa lisensi akan diberikan agar minyak Venezuela dapat kembali dipasok ke Kuba.
Kebijakan ini muncul ketika negara kepulauan berpenduduk sekitar 10,9 juta jiwa itu menghadapi salah satu krisis bahan bakar terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Krisis Energi Kuba Semakin Memburuk
Sebelumnya, Kuba sangat bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela, yang mampu memenuhi hingga 50 persen kebutuhan energi negara tersebut atau sekitar 35.000 barel per hari.
Namun, setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengambil alih kendali industri minyak Venezuela awal tahun ini, ekspor ke Havana dihentikan.
Langkah tersebut memperparah kondisi ekonomi Kuba yang sudah lama tertekan akibat embargo AS sejak 1962. Embargo berkepanjangan itu membuat Kuba sangat bergantung pada impor, dengan inflasi tinggi yang kerap memicu kelangkaan pangan dan energi.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kuba dilaporkan kehilangan hingga 90 persen pasokan bahan bakarnya. Pemadaman listrik berlangsung hingga 20 jam per hari di berbagai wilayah, berdampak pada rumah sakit, sekolah, dan aktivitas bisnis. Operasi medis ditunda, kegiatan belajar dibatalkan, dan layanan kebersihan terganggu karena kendaraan pengangkut sampah tidak beroperasi.
Perubahan Kebijakan Amerika Serikat
Pemerintah AS menyebut lisensi penjualan kembali minyak Venezuela ini diberikan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Kuba. Namun, entitas yang terkait dengan militer dan lembaga intelijen Kuba tetap dilarang memperoleh lisensi tersebut.
Sebelumnya, pada 29 Januari, Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengenakan tarif baru terhadap negara-negara yang menjual minyak ke Kuba. Kebijakan tersebut secara efektif menghentikan seluruh impor minyak ke negara itu, termasuk dari Meksiko, Rusia, dan Aljazair.
Washington juga dilaporkan meningkatkan patroli laut di kawasan Karibia. Investigasi The New York Times mengungkap adanya pencegatan kapal tanker yang diduga mengangkut minyak menuju Kuba.
Peringatan Krisis Kemanusiaan
Empat pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal Februari memperingatkan bahwa kondisi di Kuba berpotensi berkembang menjadi krisis kemanusiaan serius. Mereka menilai tekanan ekonomi sepihak dengan dampak lintas batas tersebut berisiko memperburuk situasi kesehatan publik.
Di forum regional Komunitas Karibia (CARICOM), Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness menyerukan agar tekanan terhadap Kuba dilonggarkan. Ia menilai krisis berkepanjangan di Kuba dapat berdampak pada stabilitas migrasi, keamanan, dan ekonomi kawasan Karibia.
Sementara itu, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menuduh Washington menerapkan hukuman kolektif terhadap rakyatnya. Meski menyatakan terbuka untuk dialog timbal balik, ia juga menegaskan Kuba akan mempertahankan kedaulatannya.
Akankah Pasokan Minyak Cukup Memulihkan Ekonomi?
Belum jelas apakah kebijakan baru AS akan memungkinkan Kuba kembali membeli minyak Venezuela dengan harga subsidi seperti sebelumnya dalam skema barter yang telah berlangsung sejak 2000.
Dalam perjanjian itu, Kuba menyediakan tenaga ahli di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan sebagai imbalan atas pasokan energi murah.
Analis risiko dari Crisis 24, Ignacio Seni, menilai tanpa impor minyak dalam jumlah signifikan atau pelonggaran tekanan lebih luas dari AS, perekonomian Kuba sulit pulih dalam waktu dekat. Kondisi sosial dan ekonomi dikhawatirkan terus memburuk apabila pasokan energi tidak segera stabil.
Sejumlah negara juga mulai mengirim bantuan. Meksiko telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, Kanada menjanjikan bantuan pangan senilai 8 juta dolar Kanada, dan Rusia membuka kemungkinan pengiriman bahan bakar.
Belum ada komentar